SULAWESINET - Terkadang makna integritas hanya dialamatkan sekaligus dilekatkan pada sosok pemangku kekuasaan. Integritas dan komitment adalah laksana kepingan "mata uang" berbeda tetapi sisinya tetap bermakna tanpa menyurutkan harga maupun nilainya.
Kata integritas seringkali kita dengar untuk menakar pribadi seorang pemimpin. Dalam politik kerap kita menjumpai bahwa seseorang untuk dipilih tak sekedar kecerdasannya saja tetapi yang terpenting adalah integritasnya.
Nah, sejalan dengan itu ditengah transformasi demokrasi modern, sebuah proses politik selalu dihadapkan pada sebuah pilihan. Demokrasi adalah satu pilihan dari sistem tata kehidupan politik yang, Pilkada, pileg, dan Pilpres adalah satu agenda besar dalam transformasi politik. Memang benar, satu pilihan politik tidaklah mudah, karena ada fase tertentu masyarakatpun menolaknya, parafoks bukan ?
Dipilih lalu ditolak sekaligus dicaci, afalah fenonena tak terpisah dari "belantara demokrasi", Soekarno diagungkan kemudian tertuduh dizamannya. Soeharto disanjung kemudian dihujat dizamannya. Gus Dur dirindukan tapi kemudian dicerca dizamannya, Megawati dinantikan tapi kemudian dicaci dizamannya.
Habibie dikagumi tetapi disudutkan dizamannya. SBY dibanggakan tetapi disoroti dizamannya. Jokowi dibanggakan tapi kemudian ditolak dizamannya. Beginilah dialektika politik Indonesia bergerak dengan "nafas anomali".
Oleh sebab itu, menjadi sosok pemimpin tidaklah sederhana. Tak segampang tolak pinggangnya sang mandor dan tuan tanah. Pemimpin harus memiliki sense of belonging, terhadap apa yang dipimpinnya. Saat ini pemimpin seringkali muncul "ditengah borongan" para mandor, akibatnya pemimpin tampil sebagai badut dizamannya.
Integritas seringkali berhadapan dengan "mentalitas rakyat", kenapa demikian ? karena perilaku politik pemimpin mengalami erosi sosial. Rakyat tak diperjuangkan, ekonomi, hukum, lingkungan, dan sistem sosial praktis terjerembab dalam kubangan kepentingan yang memaksa. Sulit dikendalikan, karena arus kepentingan sulit dibendung. Sehingga dari sinilah fenomena "cacian dan penolakan" diawali.
Karena itu, dipilih dan dicaci bukanlah sebuah kebudayaan berpolitik yang baik, sebab kalau tradisi ini berlanjut maka kebenaran sulit tercipta, sebab dominasi "pembenaran" akan lebih superior. Politik adalah pilihan atas suara hati, bukan karena "keterpaksaan" mengamini yang ada.
Oleh : Saifuddin Al Mughniy




